head

Menguatkan Constitutional Complaint

Oleh: DPC PERMAHI MEDAN

 

Constitutional complaint merupakan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) merupakan salah satu bentuk perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme pengadilan. Pengaduan konstitusional (constitutional complaint) menjadi upaya hukum terakhir yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dengan demikian hak dan martabat manusia diakui dan dilindungi melalui sebuah lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam hal upaya perlindungan hak-hak konstitusional inilah pengaduan konstitusional dapat menjadi solusi dalam upaya perwujudan negara demokratis yang berdasar hukum.

Pengaduan konstitusional (Constitutional Complaint) telah menjadi salah satu perkembangan penting dalam hukum tata negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh warga Negara. Pengaduan konstitusional (constitutional complaint) secara umum dipahami sebagai permohonan yang diajukan oleh warga negara kepada pengadilan untuk memperoleh putusan hakim terhadap pelanggaran tertentu atas hak-hak dasar mereka yang dijamin oleh Konstitusi sebagai akibat pelaksanaan kekuasaan pemerintah atau tindakan negara. Dengan kata lain, pengaduan konstitusional (constitutional complaint) merupakan bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Perlindungan hak warga negara itu dilakukan melalui pengaduan atau gugatan ke MK terhadap perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak konstitusional orang yang bersangkutan.

Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas yakni persoalan pengujian konstititusional (constitutional review), yakni sebagai salah satu bentuk pengujian konstitusional. Sedangkan, pengujian konstitusional itu sendiri merupakan bagian dari mekanisme konstitusionalisme yang merupakan syarat atau ciri utama Negara hukum. Dengan demikian, pengaduan konstitusional dengan sendirinya merupakan bagian pula dari mekanisme konstitusionalisme yang sekaligus berarti ikut pula menentukan terpenuhinya syarat atau ciri utama Negara hukum.

Didalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24C ayat (1), Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki kewenangan, yaitu: (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) Memutus Pembubaran Partai Politik; (4) Memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tersebut adalah dalam tingkat pertama dan terakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya.

Selain wewenang itu, berdasarkan Pasal 24C ayat (2) jo Pasal 7B, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus mengenai pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tundak pada (subject to) putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A).

Constitutional Complaint Dibeberapa Negara

Amerika Serikat adalah Negara berbentuk federal (united state) yang pemerintahannya berbentuk Republik. Sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang menerapkan trias politica. Bentuk konstitusi Negara federal Amerika Serikat adalah tertulis yang telah mengalami 25 (dua puluh lima) kali amandemen. Setiap Negara bagian mempunyai Undang-Undang Negara bagian. Sistem hukum di Amerika Serikat merupakan sistem hukum common law, dalam sistem hukum ini hakim mempunyai peran penting dalam membentuk dan menemukan hukum menurut asas precedent. Bahkan hukum dalam sistem common law itu biasa disebut sebagai judge-made law, atau hukum buatan para hakim.

            Di Amerika Serikat lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan hak pengujian konstitusional (constitutional review) adalah badan peradilan umum (ordinary law court) Mahkamah Agung sebagai puncak peradilannya. Mahkamah agung itulah yang selanjutnya akan bertindak dan berperan sebagai pengawal ataupun pelindung Undang-Undang Dasar (the Guardian or the Protector of the Constitution). Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Mahkamah Agung di Amerika Serikat memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai Mahkamah Konstitusi.

            Membicarakan MA AS sebagai Mahkamah Konstitusi adalah berkenaan dengan pelaksanaan peran MA AS mengawal dan menjamin bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik. Menurut Konstitusi, yurisdiksi asli MA AS adalah melaksanakan fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama (trial court). Fungsi utamanya adalah melaksanakan kewenangan banding (appellate jurisdiction) terhadap putusan pengadilan bawahan dalam masalah-masalah konstitusi dan isu-isu yang berada dibawah Undang-Undang federal. Namun, menurut Messite, MA melaksanakan fungsi sebagai trial court itu hanya dalam kasus-kasus yang sangat terbatas, misalnya mengenai sengketa perbatasan antar Negara bagian.

            Dengan kata lain, MA AS selama ini lebih banyak berfungsi dalam rangka pelaksanaannya yurisdiksinya sebagai pengadilan banding tertinggi (highest appellate court) terhadap putusan-putusan pengadilan bawahan dalam masalah-masalah konstitusi dan masalah-masalah yang berkenaan dengan undang-undang federal. Bahkan, sebagai highest appellate court, MA AS seolah-olah dapat mencampuri yurisdiksi pengadilan Negara bagian. Maksudnya, suatu kasus yang merupakan yurisdiksi pengadilan Negara bagian sudah mencapai tingkatan pengadilan tertinggi disuatu Negara bagian, yaitu putusan mahkamah agung Negara bagian yang bersangkutan sehingga pihak yang tidak puas dengan putusan itu tidak dapat lagi membawa kasus itu ke pengadilan manapun. Namun, ada kemungkinan dimana MA AS melaksanakan kewenangannya terhadap hal-hal yang berkait dengan kasus itu manakala pihak yang tersangkut dalam kasus itu mengajukan petition for certiorari. Misalnya, kepada mahkamah dengan alasan, undang-undang Negara bagian yang diterapkan dalam kasus tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Demikian pula halnya manakala terjadi pengabaian hak-hak warga Negara yang dijamin konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat Negara bagian, mahkamah pun berwenang mengadilinya.

            Fungsi MA AS sebagai mahkamah konstitusi yang melindungi hak-hak warga Negara dari pelanggaran oleh Negara, sesungguhnya telah dimulai sejak pemerintahan presiden Franklin Delano Roosevelt, makin aktif dan kuat setelah MA dipimpin oleh Earl Warren. Melalui mekanisme yang dinamakan certiorari, MA sendirilah yang memiliki kewenangan untuk menentukan masalah yang dianngap sebagai masalah konstitusional mendasar, dan karenanya akan diperiksa dan diputus.

            Certiorari atau juga diistilahkan writ of certiorari (yang sering disebut dengan cert saja) adalah perintah luar biasa yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan banding (appellate court), berdasarkan deskresinya sendiri, yang ditujukan kepada pengadilan bahwa untuk menyerahkan risalah suatu kasus untuk ditinjau kembali. Yang berhak mengajukan petition for certiorari adalah pihak-pihak dalam suatu proses persidangan yang merasa dirugikan oleh putusan terakhir dari pengadilan banding federal (federal court of appeals) atau oleh pengadilan tertinggi Negara bagian baik dalam kasus perdata maupun pidana.

Jerman adalah salah satu Negara Federal (Bundesstaat), yang pada mulanya terdiri atas sebelas Negara bagian (Bundeslӓnder) dan setelah unifikasi (3 oktober 1990 menjadi 16 (enam belas) Negara bagian. Dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari depegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di Negara lain. Negara bagian diperintah oleh seorang perdana menteri (ministerprӓsident) lengkap dengan kabinetnya. Terdapat pula parlemen tingkat Negara bagian. Setiap Negara bagian mengirim wakil-wakil (anggota kabinet) ke Bundesrat.

Jerman memiliki Mahkamah Konstitusi federal (Bundesverfassungsgericht) yang diatur dalam Bab IX tentang administration of justice pasal 93, pasal 94, pasal 99, dan pasal 100 konstitusi (Grundgesetz) Negara Republik Federal Jerman. Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) merupakan satu proses perjalanan panjang dalam upaya menegakan negara demokratik konstitusional. Mahkamah Konstitusi Jerman diadopsi bersamaan dengan ditetapkannya Basic Law 1949. Mahkamah Konstitusi Federal adalah badan peradilan yang berdiri sendiri terpisah dari badan peradilan lain dan satu-satunya badan peradilan pada Negara federal Jerman yang berwenang melakukan constitutional review. Walaupun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hubungan dengan pengadilan Mahkamah Agung federal, tetapi sebagai pelindung basic law, Mahkamah Konstitusi federal dapat membatalkan putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan basic law.

Kewenangan MK Jerman memutus perkara pengaduan konstitusional adalah sebagaimana diuraikan pada Pasal 93 ayat (1) angka 4a dan 4b GG. Dari ketentuan tersebut tampak bahwa subjek yang dapat mengajukan pengaduan ke MK Jerman adalah pertama., Perorangan jika hak-hak yang dilanggar oleh suatu pejabat public (public authority) adalah hak-hak dasar atau hak-hak yang diatur dalam pasal 20 (4) atau pasal 33, 38, 101, 103, atau 104 GG; Kedua., Komune atau asosiasi komune jika hak mereka atas pemerintahan sendiri menurut pasal 28 GG dilanggar oleh suatu undang-undang selain Undang-Undang Negara bagian yang terbuka untuk diajukan pengaduan kepada mahkamah konstitusi Negara bagian.

Berdasarkan ketentuan pasal 90 BVerfGG tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengaduan konstitusional baru dapat diajukan jika tidak tersedia upaya hukum lagi atau semua upaya hukum yang ada telah dilalui (exhausted). Namun, ketentuan demikian dapat dikesampingkan, artinya MK Jerman dapat segera menjatuhkan putusan atas suatu perkara pengaduan konstitusional meskipun semua upaya hukum yang tersedia belum ditempuh, jika pengaduan itu “mengandung relevansi umum” (ofgeneral relevance) atau jika penyelesaian melalui pengadilan lain ditempuh terlebih dahulu akan menimbulkan suatu kerugian serius dan tak terhindarkan pada pihak pemohon pengaduan (complainant)

Korea Selatan memiliki bentuk Negara Republik dengan pembagian kekuatan dalam 3 (tiga) kamar yakni Eksekutif, laegislatif, dan yudikatif. Korea Selatan menganut sistem pemerintahan presidensial campuran. Berdasarkan UUD 1987, kedudukan presiden selain sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan serta panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dalam melaksanakan pemerintahan, presiden dibantu oleh perdana menteri (PM) dan Dewan Negara (State Council) yang lazim disebut kabinet.

Korea Selatan memiliki Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan yang terpisah dengan lembaga peradilan lain, MK Korea kini menjadi “perwujudan dari tertib konstitusi baru korea yang demokratis”. Sejak didirikan pada tahun 1988, MK korea terus-menerus berusaha memperluas yurisdiksainya sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas, menciptakan hak-hak konstitusional baru tak tertulis, dan secara aktif mempromosikan kebebasan berekspresi. Yang dimasksud dengan menciptakan hak-hak konstitusional baru tak tertulis adalah hak-hak yang tidak secara eksplisit disebut dalam konstitusi korea melainkan hasil penafsiran atau pembacaan secara luas dari MK Korea terhadap suatu ketentuan yang ada dalam konstitusi.

Di Korea Selatan, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal iii (i) Konstitusi Korea Selatan Tahu 1947, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut; (1) mengadili konstitusionalitas suatu Undang-undang atas permintaan pengadilan; (2) Pemakzulan (impeachment); (3) memutus pembubaran partai politik yang tidak konstitusional; (4) menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga Negara; (5) memutus permohonan individual.

Mahkamah Konstitusi dapat menguji konstitusionalitas undang-undang melalui beberapa mekanisme pengujian yang berlaku. Pertama, peradilan umum dapat menyerahkan suatu perkara kepada Mahkamah Konstitusi, apabila perkara yang sedang ditangani oleh peradilan umum itu terkait dengan upaya penemuan makna konstitusionalitas undang-undang yang tengah diterapkan oleh peradilan umum. Penyerahan perkara kepada mahkamah dapat dilakukan atas inisiatif para pihak yang berperkara, atau melalui prakarsa Hakim peradilan umum itu sendiri. Dalam terminologi yang berlaku dikorea selatan hal ini disebut sua sponte. Kedua, melalui ketentuan yang tercantum pada Article 68 (2) Constitusional Cour Act (CCA), jika badan peradilan dalam yurisdiksinya menolak menyerahkan suatu perkara kepada Mahkamah Konstitusi, pihak yang berperkara diperkenankan untuk meregister permohonan konstitusional kepada Mahkamah.

Berdasarkan ketentuan diatas, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengaduan konstitusional ke MK Korea adalah pertama, setiap orang yang menganggap hak-hak dasarnya yang dijamin oleh Konstitusi telah terlanggar oleh suatu tindakan pemerintah atau oleh tidak bertindaknya pemerintah atau langsung oleh undang-undang yang dibuat oleh legislatif (legislative act); Kedua, pihak-pihak dalam proses peradilan di pengadilan biasa (ordinary courts) yang permintaannya agar pengadilan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada MK Korea untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang berlaku dalam proses peradilan itu ditolak oleh pengadilan.

Pengaduan konstitusional di Korea baru dapat dilakukan jika semua upaya hukum lain yang tersedia telah dilalui, sama halnya dengan pengaduan konstitusional di Jerman. Akan tetapi, ada tiga hal yang membedakan pengaduan konstitusional di Korea dengan di Jerman, yaitu (1) di Korea legal person (badan hukum) tidak dimungkinkan untuk mempunyai standing dalam pengaduan konstitusional melainkan hanya natural person; (2) di Korea putusan pengadilan biasa (ordinary courts) tidak dapat menjadi objek pengaduan; dan (3) di Korea tidak dimungkinkan untuk menjadikan norma undang-undang sebagai objek pengaduan, yang dikecualikan dari keharusan untuk menempuh jalan hukum lain terlebih dahulu, meskipun norma undang-undang itu langsung merugikan hak konstitusional warga Negara.

 

 

 

MK RI dan Constitutional complaint

Bahwa dalam Negara Republik Indonesia terdapat Permohonan yang substansinya merupakan pengaduan konstitusional sudah ada yang mengajukan ke MK bahkan tatkala mahkamah ini baru berumur dua bulan. Permohonan yang dimaksud diajukan oleh Main bin Rinan yang secara terang-terangan mengajukan permohonan dengan petitum yang meminta MK RI membatalkan putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 179/PK/PDT/1998, sesuatu yang nyata-nyata bukan merupakan kewenangan MK RI sehingga permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapula permohonan yang diajukan karena adanya praktik penerapan hukum, dalam hal ini putusan pengadilan, yang tidak konsisten sehingga pemohon merasa hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana yang diajukan oleh pemohon Raden Prabowo Surjono. Disini pemohon mempersoalkan tidak ditaatinya (oleh pengadilan) ketentuan Undang-undang dan Fatwa Ketua MA yang melarang dilakukannya upaya hukum terhadap putusan perdamaian. Ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah Pasal 1858 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Sedangkan Fatwa Ketua MA yang dimaksud adalah Fatwa Nomor KMA/318/V/2002 (bertanggal 21 Mei 2002). Ketidak konsistenan penerapan hukum inilah yang sesungguhnya menjadi inti masalah yang dipersoalkan dan merugikan hak konstitusional pemohon (Raden Prabowo Surjono).

Sementara itu, contoh permohonan yang substansinya pengaduan konstitusional amun diajukan sebagai permohonan sengketa kewenangan lembaga Negara adalah permohonan yang diajukan oleh Badrul Kamal, dan Syihabuddin Ahmad. dalam kedudukannya sebagai pasangan calon walikota dan calon wakol walikota Depok dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok. Yang dipermasalahkan adalah bahwa dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah Kota Depok TAhun 2005, pemohon telah dinyatakan sebagai pemenang oleh pengadilan tinggi jawa barat melalui putusan No. 01/PILKADA/2005/PT.Bdg. Menurut UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (7), putusan pengadilan tinggi bersifat final. Karena telah diputuskan oleh pengadilan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok maka menurut Pemohon, Pemohon dapat dikategorikan sebagai Lembaga Negara. Sedangkan KPUD kota Depok didalilkan sebagai lembaga Negara karena, menurut pemohon, berdasarkan pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 tentang pemerintahan daerah, sebagai pelaksanaan pasal 18 UUD 1945, mempunyai kewenangan dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Pemohon keberatan dengan Putusan MA Nomor 01 PK/PILKADA/2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No 01/Pilkada/2005/PT.Bdg sehingga menyebabkan pemohon terancam batal dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok.

Contoh lain permohonan yang substansinya pengaduan konstitusional yang diajukan MK RI sebagai sengketa kewenangan lembaga Negara adalah permohonan yang diajukan oleh M. Saleh Manaf dan Solihin Sari selaku bupati dan wakil bupati Bekasi. Meskipun diajukan sebagai permohonan sengketa lembaga Negara, inti masalahnya adalah ketidakpastian dalam peraktik penerapan hukum. Pemohon (M. Saleh Manaf dan Solihin Sari) yang telah terpilih dan telah menjalankan fungsinya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi ditengah jalan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri karena adanya putusan MA Nomor 436 K/TUN/2004 yang membatalkan keputusan mendagri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi (yaitu masing-masing keputusan Mendagri Nomor 131.32-36 tahun 2004 dan Nomor 132.32-36 Tahun 2004). Pada saat keputusan Mendagri tentang pemberhentian Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi ditetapkan (yaitu masing-masing dengan Keputusan Mendagri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 dan Nomor 131.32-12 Tahun 2006), Pemohon telah memegang Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi selama dua tahun.

Adapula satu kasus unik dimana sejumlah partai politik merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh kekeliruan penerapan suatu ketentuan undang-undang. Namun, berbeda halnya dengan sejumlah permohonan dengan masalah serupa yang umumnya diajukan sebagai permohonan pengujian undang-undang, untuk hal ini permohonan dalil kerugian hak konstitusional itu dikemukakan dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Kasusnya adalah penetapan perolehan kursi DPR oleh Komisi Pemilihan Umum yang didasarkan atas ketentuan pasal 205 UU No. 10 Tahun 2008.

Fakta bahwa banyak permohonan yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional namun diajukan ke MK RI terutama sebagai permohonan pengujian undang-undang juga diakui oleh para hakim dan mantan hakim konstitusi. Mereka pada umumnya juga berpendapat bahwa dimasa depan MK RI harus diberi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional. Sebab, perlindungan terhadap hak konstitusional warga Negara harus dijamin bukan hanya tatkala haknya itu dilanggar oleh undang-undang tetapi juga oleh tindakan penyelenggara Negara. Meskipun ada juga kekhawatiran bahwa kalau kewenangan demikian diberikan akan terjadi penumpukan perkara. Namun hal yang disebut terakhir ini lebih merupakan persoalan teknis yang dapat diatasi dengan membuat aturan dalam hukum acara yang secara teknis memungkinkan dilakukannya penyaringan terhadap perkara-perkara pengaduan konstitusional sehingga tidak seluruh perkara pengaduan konstitusional harus diperiksa oleh MK RI.

Berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak mengenal adanya mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) sebagai perlindungan hak-hak konstitusional individu warga Negara, dimana individu warga Negara secara langsung dapat membawa masalah pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya ke mahkamah konstitusi. Pertama., Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang didirikan atau dibentuk untuk menyandang peran sebagai Pengawal (The Guardian) dan Pelindung (The Protector) Konstitusi sebagai hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki wewenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya hukum untuk perlindungan hak konstitusional Warga Negara. Kedua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang merupakan suatu Lembaga Peradilan (yudikatif) yang merupakan Pengawal (The Guardian) dan Pelindung (The Protector) Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak memiliki wewenang Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki wewenang untuk mengadili permohonan yang mencakup Putusan Pengadilan dan kebijakan pejabat publik yang melanggar hak-hak konstitusional Warga Negara.

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah upaya hukum yang belum maksimal untuk melindungi hak-hak Konstitusional warga Negara yang dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar tertinggi (fundamental norm). Perlu adanya penambahan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bertujuan untuk memaksimalkan perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara, sehingga tercipta Negara Hukum yang benar-benar berkedaulatan Rakyat, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil Diskusi DPC PERMAHI MEDAN

Pages: 1 2

Kontak Kami
phone 081315226768
email andryantw@gmail.com
Medsos
LINE -
twitter s -
facebook-icon -
instagram -
Kalender
Pengunjung