head

231456209226Jakarta – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Hadjar Fickar, mendesak ketegasan negara bagi pelaku pengemplang atau penghindar pajak dalam negeri. Pasalnya, kebiasaan dan perilaku tersebut merupakan bentuk tindak pidana korupsi karena mengambil dan tidak memberikan haknya sebagai warga negara atau hak rakyat Indonesia.

“Yang menjadi persoalan adalah law enforcement atau penegakan hukumnya, termasuk di dalamnya pelanggaran UU Pajak terhadap perilaku penghindaran pajak (tax aboidance) dalam negeri,” ungkap Abdul di Jakarta Sabtu (9/4).

Abdul mengakui, kemunculan dokumen Panama Papers merupakan konsekuensi dari era keterbukaan informasi yang secara evolutif juga akan terjadi di dunia perbankan. Panama Papers ini, kata dia, berisi daftar orang-orang kaya yang mempunyai uang dan memarkirkannya di negara-negara surga pajak termasuk Panama, baik melalui perusahaan cangkang maupun pembukaan rekening langsung.

“Realitasnya, banyak WNI yang hampir 1000-an orang tercatat dalam Panama Papers juga merupakan konsekuensi logis dari dianutnya rezim devisa bebas melalui UU Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Berdasarkan UU ini, setiap penduduk bebas untuk memiliki dan menggunakan devisanya,” ungkap Abdul.

Hanya saja, kata dia, ada kewajiban memberikan keterangan dan data mengenai aktivitas lalu lintas devisanya termasuk yang diparkir di luar negeri berdasarkan peraturan Bank Indonesia. Jadi, kata Abdul, sesungguhnya jika aturan ini dipatuhi, Negara atau pemerintah pasti mempunyai data dan keterangan siapa dan berapa banyak uang penduduk Indonesia yang diparkir di Luar Negeri.

“Sehingga, Panama Papers sebenarnya bukan hal yang mengejutkan lagi karena pemerintah mempunyai data-datanya,” tandas dia.

Lebih lanjut, Abdul mengatakan, nama-nama yang berada di dokumen tersebut, patut diduga juga melanggar UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara memarkirkan dan menyamarkan uang yang diperolehnya secara melawan hukum, seperti uang dari hasil korupsi, narkoba, perdagangan orang dan tindakan tindakan ilegal lainnya.

“Adalah ironis di satu sisi pemerintah dengan berbagai kebijakan merangsang masuknya investasi dari Luar Negeri, sementara di sisi lain justru para WNI kaya melarikan uangnya ke LN untuk penghindaran pajak,” jelasnya.

Abdul juga mengaku terkejut dengan deretan nama WNI dalam Panama Papers. Di samping para pesohor di bidang ekonomi, katanya, juga beberapa akademisi termasuk pengamat ekonomi yang setiap kesempatan menyuarakan Anti-Neolib. Hal ini, kata dia menunjukkan tidak satunya antara kata dan kelakuan.

“Inilah hipokrasi profesi, kemunafikan yang dipertontonkan tidak hanya oleh deretan politisi juga akademisi dan para pengamat. Indonesia menjadi ironis dan memilukan,” pungkasnya.

Kontak Kami
phone 081315226768
email andryantw@gmail.com
Medsos
LINE -
twitter s -
facebook-icon -
instagram -
Kalender
Pengunjung