head

 KPK

KPK juga

Salah satu Agenda PERMAHI adalah menjalin kerjasama dengan Lembaga maupun Instansi Pemerintah terutama di bidang Hukum. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERMAHI salah satunya mengadakan Audiensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

kegiatan berupa kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, yang beralamat di jalan HR Rasuna Said, Kav.C1, Kuningan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertujuan untuk mengetahui Peran dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum terutama dalam hal korupsi di Indonesia.

Kegiatan yang diwadahi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Permahi dalam rangka menambah wawasan dan relasi yang diikuti oleh beberapa para Kader DPC Permahi diantaranya. DPC Permahi Jakarta, DPC Permahi Tanggerang, DPC Permahi Bogor, DPC Permahi Pematangsiantar. Kegiatan ini adalah salah satu wujud untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama kader PEMAHI se-Indonesia khususnya cabang-cabang yang ada diwilayah JABOTABanten.

Agenda Audiensi dilakukan pada hari Selasa, 26 April 2016. Dalam kunjungan ini, para kader Permahi serta Ketua Umum DPP PERMAHI Abangda Andriansyah Tiawarman K, SH. yang turut serta menghadiri kunjungan tersebut dan dihadiri juga oleh Ketua DPC Permahi Jakarta, Hendra Hermawan, beserta Jajaran pengurusnya, Ketua Biro Pendidikan DPC Permahi Jakarta Rana Pratama, DPC PERMAHI Bogor yang diwakili oleh Donny dan beberapa rekannya, DPC PERMAHI Tangerang yang diwakili oleh Athari Pardhani dan rekan-rekannya, dan DPC PERMAHI Siantar yang diwakili langsung oleh Daniel Heri Pasaribu, S.H. selaku Ketua serta beberapa kader PERMAHI se JABOTABanten.

Kegiatan ini disambut oleh penyidik indepeden KPK yaitu Yudi Purnomo dan David Sepriwasa sekaligus membuka agenda tersebut dan dilanjutkan dengan perkenalan Permahi yang di sampaikan langsung oleh ketua Umum DPP Permahi. Dilanjutkan diskusi dengan materi Pencegahan dan tindakan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik independen KPK.

Pada kesempatan tersebut Yudi Purnomo menyampaikan bahwa bukan hal yang mudah dalam melakukan penyidikan, sebagai penyidik independen dikarenakan harus berhadapan dengan orang-orang Besar atau petinggi-petinggi Negara yang terjerat Tindak Pidana Korupsi,

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidik didefinisikan sebagai penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK (pasal 45 ayat 1). Tidak ada perbedaan dan pemisahan asal-usul penyidik. Hal tersebutlah dasar dibentuknya penyidik independen oleh KPK.

Yudi Purnomo memaparkan setidaknya para mahasiswa bisa memperkuat KPK dan menyampaikan harapannya Undang-Undang KPK telah sesuai dan tidak perlu di revisi. Karena hal tersebut akan melemahkan KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberantas Koruptor. Seusai diskusi Dilanjutkan dengan foto bersama diakhir penghujung acara.

Ditulis oleh : Hendra Hermawan

Di edit oleh Tim Redaksi DPP PERMAHI

Kontak Kami
phone 081315226768
email andryantw@gmail.com
Medsos
LINE -
twitter s -
facebook-icon -
instagram -
Kalender
Pengunjung